Kenapa Kita Harus Lapor Pajak ?

Ayo Lapr Pajak, Mudah lapor pajak, taat pajak,pajak untuk bayar hutang

Lapor Pajak – Kegiatan setiap awal tahun dari seorang karyawan swasta *seperti saya* selain menanti kenaikan Gaji adalah sibuk lapor pajak. Biasanya sih antara bulan Januari – Maret, akan dapat surat cinta yang didalamnya ada bukti pemotongan formulir 1721 A1 atau A2 dari bagian yang mengurusi pajak diperusahaannya masing-masing. Mungkin masih banyak yang beranggapan kenapa kita harus lapor pajak padahal kita sudah dipotong (bayar) atau dibayarkan pajaknya oleh perusahaan. Awalnya pun saya berpikiran seperti itu, tapi coba kita ubah mindset kita dan semoga setelah membaca tulisan ini pandangan kita tentang pajak sedikit demi sedikit berubah dan menjadi peduli akan pajak.

Kenapa harus lapor pajak?

Pertanyaan pertama yang selalu ditanyakan mayoritas warga Indonesia adalah “Kenapa harus lapor pajak?“. mungkin sedikit saya jelaskan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disingkat UU KUP Pasal 3 ayat 1 menyatakan “Fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.”

Mari kita tarik kesimpulan, meskipun kita sebagai karyawan dan gaji kita telah dipotong serta dibayarkan oleh pemberi kerja (Perusahaan), SPT tetap wajib dilaporkan dan menjadi kewajiban kita selaku Wajib Pajak karena mungkin saja kita memperoleh dari penghasilan lain seperti karyawan yang mempunyai pekerjaan sampingan jadi blogger, atau sampingannya jadi agen property atau bisa juga memperoleh penghasilan dari berjualan online.

Lalu apakah ada sanksi jika tidak lapor pajak ?

Pertanyaan selanjutnya adalah masalah sanksi jika tidak lapor pajak. Menurut penjelasan teman saya yang mengerti seluk beluk dari dunia perpajakan, menurut beliau (yang namanya tidak mau disebutkan) “ada dendanya jika wajib pajak telat lapor pajak apalagi tidak melaporkannya sama sekali, untuk sanksinya sendiri biasanya bagi yang terlambat melaporkan SPT sebesar Rp. 100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp. 1 juta untuk wajib pajak badan.”

Namun ada sanksi yang tertulis pada UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 di Pasal 39, disana tertulis barang siapa yang dengan sengaja atau lalai menyerahkan SPT Pajak, bahkan mengisi informasil palsu pada formulir SPT Pajak, baik secara manual maupun elektronik, akan dijatuhi hukuman pidana minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun.

Untuk apa kita bayar pajak?

Simak baik-baik !!! Secara umum, uang yang dibayarkan oleh wajib pajak baik badan maupun orang pribadi akan masuk ke kas Negara dan dianggap sebagai pendapatan negara. Lalu melalui Undang-Undang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) akan dialokasikan pada pos-posnya untuk membiayai program-program yang dikelola oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.

Singkatnya, uang pajak yang kita bayarkan itu dipergunakan untuk belanja Negara, bukan belanja untuk berfoya-foya yah tapi untuk membangun negeri ini lebih baik lagi.

Dengan kita membayar pajak maka secara tidak langsung kita membangun negara juga, seperti perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan pelayanan publik, pembiayaan pendidikan dan kesehatan, semua itu yah dari pajak.

Sudah tahu kan, kenapa kita harus bayar dan lapor pajak. Yuk mari kita lapor dan bayar pajak dan awasi juga alokasinya. Orang Bijak Taat Pajak !!!

20 Comments

  1. Defi Purnama
    26 Februari 2017

    Ya, di negara kita sangat diwajibkan untuk bayar pajak, sebab dengan pajaklah negara bisa mendapatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah-daerah. Semoga saja pemerintah menggunakannya dengan bijak 🙂

    Balas
    1. Irwin Andriyanto
      27 Februari 2017

      Amin,,, semoga saja disalurkan untuk kepentingan rakyat bukan oknum rakyat

      Balas
  2. ciungtips
    26 Februari 2017

    apakah blogger juga mesti lapor pajak ? karena ada beberapa agensi iklan juga meminta no pajak?.

    Balas
    1. Irwin Andriyanto
      27 Februari 2017

      wajib dilaporkan, karena itu termasuk penghasilan kita.

      Balas
  3. Widya Dewi
    26 Februari 2017

    Kalau isi eSPT apa masih harus datang ke kantor pajak?

    Balas
    1. Irwin Andriyanto
      27 Februari 2017

      tidak perlu mba,, cukup kunjungi situsnya saja,,, tapi harus registrasi dahulu ke KPP terdekat

      Balas
  4. ikrom
    26 Februari 2017

    eh iya, waktunya spt ya

    Balas
    1. Irwin Andriyanto
      27 Februari 2017

      Iyaaaa Mas Ikrom

      Balas
  5. evrinasp
    28 Februari 2017

    alhamdulillah aku sudah lapor pajak 😀 jadi warga negara yang baik taat pajak

    Balas
    1. Irwin Andriyanto
      28 Februari 2017

      lapor pendapatan dari blog gak mba Ev

      Balas
  6. vika
    2 Maret 2017

    Tidak semua manusia mau membayar pajak mas, contohnya saja pbb sering orang tidak mengindahkan hal tersebut.

    Namun sebagai manusia yang taat pada pemerintah, kita harus tetap iklas membayar pajak. Nice article mas !

    Balas
    1. Irwin Andriyanto
      6 Maret 2017

      iya mba Vika,, terkadang banyak orang masih tidak menghiraukan pajak,, padahal bayar pajak yah untuk kita kita juga,,,

      Balas
  7. Gustyanita Pratiwi
    3 Maret 2017

    Takresapin dulu undang2nya mas

    Balas
    1. Irwin Andriyanto
      6 Maret 2017

      monggo mba Embul 😀

      Balas
  8. Gagal Ganteng
    11 Maret 2017

    PKP itu Pengusaha Kena Pajak

    Balas
    1. Irwin Andriyanto
      12 Maret 2017

      Koreksi yang benar itu Perusahaan Kena Pajak bukan Pengusaha Kena Pajak

      Balas
  9. Hendra Suhendra
    15 Maret 2017

    Banyak masyarakat yang belum merubah mindset terhadap permasalahan pajak ini. Atau memang cuek karena banyak penyelewengan terhadap pajak yang masuk, contohnya kasus Gayung Tambunan. Makanya banyak masyarakat yang berasumsi, “ngapain bayar pajak, uangnya juga dikorupsi”.

    Saya juga udah dapat lembaran SPT, tapi mau isi online aje…

    Balas
    1. Irwin Andriyanto
      16 Maret 2017

      Saya sudah isi via online,, mau bikin tutorialnya bahak tembus page one gak yah 😀

      Balas
  10. Sie-thi Nurjanah
    29 Maret 2017

    nah..kalo buat freelancer begitu perhitungannya gmn y? kan ga ada badan usaha? apalagi yg ga punya penghasilan

    Balas
    1. Irwin Andriyanto
      31 Maret 2017

      lumayan sulit menjelaskannya mba,, coba ke KPP terdekat untuk kejelasan masalah ini

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *